Bagaimana Pemerintah Daerah Menjadi Garda Terdepan dalam Keamanan Siber
Dalam beberapa tahun terakhir, lingkungan digital untuk dewan daerah di seluruh Britania Raya telah berubah secara dramatis, bertransformasi dari arena administratif yang relatif tenang menjadi medan pertempuran berisiko tinggi. Perubahan ini ditandai dengan lonjakan 388% dalam pelanggaran data siber di antara pemerintah daerah di Inggris selama tiga tahun terakhir. Dengan lebih dari 12.700 insiden yang tercatat di 24 dewan kota, jelas bahwa otoritas lokal kesulitan untuk mengejar frekuensi dan kompleksitas ancaman siber yang semakin meningkat.
Sasaran Terberat: Target Regional
Di antara yang paling parah terkena dampak adalah dewan di Sheffield, Manchester, Portsmouth, dan Wakefield. Dewan Kota Sheffield, misalnya, telah melaporkan 1.512 pelanggaran termasuk 26 insiden keamanan siber yang signifikan sejak 2022. Setiap insiden lebih dari sekadar angka: mereka mewakili gangguan nyata terhadap layanan publik, erosi kepercayaan publik, dan menjadi peringatan mendesak bagi dewan yang masih menggunakan infrastruktur digital yang ketinggalan zaman dan rentan.
Serangan Terbaru Membuat Berita Utama
Meningkatnya keparahan serangan-serangan ini telah menjadi berita nasional. Pada Juni 2025, Dewan Kota Glasgow menjadi salah satu korban terbaru yang terkena serangan siber besar-besaran, yang mengejutkan layanan-layanan penting seperti permintaan sertifikat, pembayaran parkir, dan pengajuan Informasi Kebebasan. Tiga minggu setelah insiden itu, dewan masih berusaha memulihkan sebagian layanan online-nya, berkolaborasi erat dengan Kepolisian Skotlandia dan Pusat Keamanan Siber Nasional untuk memperbaiki sistem dan memberi jaminan kepada warga (Beberapa layanan Dewan Kota Glasgow masih down tiga minggu setelah serangan siber).
Pada Mei 2025, Dewan Kota West Lothian diserang oleh serangan ransomware yang terbilang "sophisticated", memicu penyelidikan forensik yang ekstensif dan menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap layanan publik. Sementara itu, Dewan Kota Oxford mengungkapkan bahwa sebuah pelanggaran telah mengorbankan data pekerja pemilihan selama 21 tahun, menyoroti risiko jangka panjang yang ditimbulkan oleh sistem-sistem warisan yang tidak aman (Serangan terhadap Dewan Kota Oxford mengungkapkan data pekerja pemilihan selama 21 tahun).
Kelemahan di Seluruh Sektor Terungkap
Kedalaman krisis ini semakin terang oleh angka dari UKTN (Dewan kota Inggris menghadapi pelanggaran data dalam ribuan), yang melaporkan bahwa dalam satu tahun saja, lebih dari 2.400 pelanggaran yang diduga terjadi di antara hanya 27 dewan kota. Dewan Kota Surrey menempati posisi teratas dalam daftar yang mengkhawatirkan ini, dengan 634 insiden dalam satu tahun saja menjadi indikasi kerentanan yang meluas di seluruh negeri.
Sebuah studi riset Kementerian Dalam Negeri (Pengalaman dan Dampak Serangan Ransomware terhadap Individu dan Organisasi) mengungkapkan bahwa sebagian besar dewan kota masih sangat kurang siap untuk insiden siber, dengan banyak di antaranya masih kekurangan rencana kontinuitas bisnis yang kuat atau bahkan cakupan asuransi siber yang dasar. Kesenjangan ini membuat layanan publik sangat rentan terhadap serangan yang tidak hanya semakin meningkat dalam jumlah tetapi juga dalam kompleksitas dan biaya.
Respon Pemerintah dan Jalan ke Depan
Penyelidikan Kebebasan Informasi oleh Apricorn pada 2024 lebih lanjut mengekspos tekanan yang meningkat pada otoritas lokal, mengungkapkan bahwa 27 dewan kota di Inggris bersama-sama mengalami lebih dari 2.400 pelanggaran data yang diduga (Dewan kota Inggris menghadapi pelanggaran data dalam ribuan). Beban ganda dari sistem-sistem warisan dan anggaran yang ketat telah membuat banyak dewan kota sangat rentan. Sebagai respons, Asosiasi Pemerintah Lokal telah mengidentifikasi ransomware sebagai risiko paling signifikan yang dihadapi dewan kota saat ini dan menganjurkan legislasi yang lebih kuat dan struktur dukungan yang diperbaiki untuk membantu pemerintah daerah membangun ketahanan siber.
Kesimpulan
Saat para penyerang siber terus berevolusi dan mengeksploitasi kelemahan dalam sistem pemerintah daerah, taruhannya untuk melindungi data publik dan layanan penting belum pernah sebesar ini. Bagi dewan regional, keamanan siber sekarang harus ditingkatkan menjadi prioritas utama bukan hanya sebagai kebutuhan teknis, tetapi sebagai pilar fundamental dari kepercayaan publik dan tata kelola yang efektif. Pelajaran ini jelas: dalam dunia di mana data memiliki nilai utama, kewaspadaan dan pertahanan proaktif harus menjadi tanggung jawab bersama bagi semua.
0 comments:
Posting Komentar